Timor-Leste adalah negara termuda di dunia dan merupakan salah satu negara demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Demokrasi merupakan sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat. Di dalamnya, rakyat berhak hidup dengan kebebasan di negara untuk mengakses hak-haknya sebagai warga. Di antaranya adalah hak pendidikan, infrastruktur, kesehatan, termasuk hak memilih dan dipilih.
Tetapi, dengan kebebasan bukan berarti rakyat bisa melakukan segala sesuatunya. Tindakan seperti ini dibatasi. Kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab. Segala ketentuan dan batasannya diabadikan hukum dalam Konstitusi Timor-Leste.
Berbicara tentang hak-hak warga negara di negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu haknya adalah hak milih. Semua warga yang memenuhi syarat punya hak memilih dan dipilih.
Berdasarkan Pasal 47 tentang hak memilih:
- Setiap warga negara di atas tujuh belas tahun ke atas berhak memilih dan dipilih;
- Hak untuk melaksanakan hak pilih, merupakan hak individu dan merupakan kewajiban sipil.
Secara politik pemilu merupakan momen penting atau momen berpuncak dalam bentuk pemungutan dan penghitungan suara. Para pemilih menyatakan keyakinannya dalam menentukan masa depan negara atau keberadaan negara di dunia. Karena sesuai dengan hakikat demokrasi, kekuasaan yang pada dasarnya berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat.
Oleh karena itu, setiap warga negara akan menggunakan haknya untuk memilih. Memilih satu calon presiden berarti memilih satu kepemimpinan yang diyakininya sebagai orang nomor satu di Timor-Leste. Bagaimana keadaan negara dalam lima tahun ke depan, salah satu faktor besarnya ditentukan oleh keterpilihan pemimpin negara dan pemerintahan.
Berbicara tentang pemilu dan warga negara, setiap individu warga penting menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, pada Pemilu Presiden 2022 Timor Leste ada beberapa pemuda tidak dapat menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu karena masalah transportasi.
Oleh karena itu pada 30 Maret 2022, wartawan RKM mewawancarai beberapa warga muda di Yayasan AHISAUN. Para warga muda ini tidak mengikuti Pemilu Presiden Timor Leste yang diadakan pada 19 Maret lalu.
Andre da Costa Cunha Soares adalah warga negara dengan disabilitas fisik. Ia tidak dapat memilih di pemilu pada putaran pertama karena tidak ada transportasi. Agar warga ini dapat menggunakan hak pilihnya, ia harus kembali ke desanya.
“Alasan saya tidak ikut pemilu karena, pertama kita bicara tentang transportasi. Selanjutnya, tentang kondisi kami yang disabilitas. Di terminal banyak orang. Kondisi kami yang seperti ini tidak bisa bersaing dengan orang-orang normal untuk mendapatkan tempat di transportasi. Ini jadi sebab kami susah sekali untuk bisa mengakses transportasi,” jelas Andre.
Andre menambahkan, pada pemilu kali ini ia akan ke Baucau. Namun kenyataannya ia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada transportasi.
Oleh karena itu wartawan dari RKM menanyakan harapan Andre untuk presiden baru terpilih. Ia mengatakan, dirinya menginginkan seorang Presiden yang bisa mengutamakan kebutuhan penyandang disabilitas. Keinginan itu terutama dalam wujud aksesibilitas untuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Ya, harapan saya kalau Presiden baru anda akan naik ke presiden lima tahun jika pemilu memfasilitasi transportasi bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu karena kita melihat kita penyandang disabilitas di transportasi umum, seperti jika kita pergi ke sekolah formal di pagi hari menunggu mini bus tidak dapat diakses, banyak teman disabilitas yang mengkritik itu harus aksesibilitas,” kata Andre.
Carmelinda da Costa Sexta, dengan kondisi yang sama seperti Andre, juga tidak menghadiri pemilihan. Carmelinda sedang sakit. Selain itu, ada masalah lain, yaitu tidak memiliki alat transportasi yang sesuai.
“Alasan saya tidak memilih, karena saya sakit. Lalu pada hari ini, teman saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti pemilihan meskipun saya sakit. Tetapi, sebagai warga negara Timor-Leste saya harus pergi ke tempat pemilihan tetapi tidak ada transportasi. Akhirnya saya tidak ikut pemilu,” kata Carmelinda.
Impian dan harapan Carmelinda untuk Presiden baru adalah, Presiden terpilih nantinya adalah presiden untuk seluruh rakyat. Presiden yang peduli untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.
“Harapan saya bagi Presiden yang baru, untuk lima tahun ke depan harus terlihat pada penyandang disabilitas. Dan, pemilu berikutnya harus memiliki transportasi untuk memfasilitasi penyandang disabilitas ikut pemilu,” tanya Carmelinda.
Di tempat dan waktu yang berbeda, 31 Maret 2022, RKM wawancara dengan Marcos Jose Exposto. Mahasiswa dari Kota Ermera ini tinggal di Dili pada 19 Maret. Ia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak punya uang untuk membayar transportasi kembali ke desanya untuk mengikuti pemilu.
“Saya tidak ikut pemilu karena saya tidak punya uang untuk membayar transportasi seperti mobil, bus, atau angkutan. Begitu alasan saya tidak menghadiri pemilu. Dan alasan lain para siswa seperti kami, tidak memiliki cukup uang untuk membayar mobil karena itu sangat sulit sekali,” kata Marcos.
Mengenai Presiden terpilih, Marcos pun punya harapan. Ia meminta Presiden melihat penderitaan rakyat dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan.
“Presiden baru harus melihat rakyat dan fokus utamanya adalah jalan dan air. Keduanya ini penting,” pungkasnya. []
JACINTO AMARAL SOARES
Reporter Radio Rakambia
