Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa menyampaikan bahwa ada upaya untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden di Komisi II dari 20 persen kursi di DPR RI menjadi 10 persen atau 10 persen. Tujuannya yakni, agar tak menimbulkan polarisasi politik dan sosial yang tajam di masyarakat.
Namun meski demikian, partai-partai DPR RI tak ingin jika ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Alasannya, jumlah calon yang terlalu banyak dapat menjadi persoalan.
“Dua kali pengalaman di pilpres dengan calon presiden yang terbatas, memang menimbulkan polarisasi sosial yang cukup memprihatinkan. Tapi kalau dibuat 0 persen juga, kita masih belum bisa. Masih banyak orang yang ingin mencoba-coba. Itu jadi persoalan tersendiri,” pungkas Saan pada diskusi “Membincangkan Pasal-Pasal Krusial dalam RUU Pemilu”, Selasa (6/10).
Mengkritik partai-partai di DPR RI yang cenderung menganggap calon banyak sebagai polemik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati memandang bahwa pemilih berhak disuguhkan banyak pilihan calon presiden dengan ragam visi-misi dan program kerja. Pun, partai politik peserta pemilu layak untuk masing-masing diberikan hak mengajukan calon presiden-wakil presiden sebab telah melalui proses yang panjang dan berat.
“Untuk jadi partai politik peserta pemilu kan prosesnya juga panjang. Mereka harus menjadi partai politik berbadan hukum yang syaratnya sulit, lalu harus memenuhi syarat partai politik peserta pemilu juga,” tandas Khoirunnisa.
Senada dengan Perludem, Cakra Wikara Indonesia (CWI) juga mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Kepemilikan dukungan dari anggota partai dalam jumlah besar menunjukkan setiap partai politik peserta pemilu memiliki dasar legitimasi yang cukup untuk mengusung calon presiden-wakil presiden.
“Mereka kan sudah melalui proses yang berat, absah, dan legitimate. Jadi, bisa dikatakan mereka punya basis dukungan yang legitimate,” ujar Peneliti CWI, Yolanda Panjaitan.
