Koalisi untuk Pemilu yang Bersih dan Adil (Bersih) Malaysia mengapresiasi program kerja 100 hari Pemerintahan Persatuan yang memasukkan agenda reformasi institusional. Dua dari institusi yang akan direformasi yakni parlemen dan kejaksaan agung.
Ada tiga agenda yang muncul dalam inisiatif reformasi institusional. Satu, waktu bertanya perdana menteri di Dewan Rakyat. Dua, peningkatan jumlah mosi, dari dua menjadi empat, di Kamar Khusus. Tiga, pemisahan Kantor Penuntutan Umum dari Kejaksaan Agung, dan pembentukan komisi hukum independen.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua Dewan Rakyat YB Dato' Johari Abdul dan Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan, YB Dato Seri Azalina Othman, atas inisiatif yang berkaitan dengan Parlemen dan Kejaksaan Agung,” kata Ketua Bersih, Thomas Fann, dikutip dari rilis pers Bersih yang diterima rumahpemilu.org (5/3).
Meskipun telah ada tiga agenda reformasi institusional, Bersih menyayangkan belum masuknya sejumlah agenda reformasi penting lain yang telah dijanjikan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di pemilu. Terdapat tujuh agenda reformasi yang diusulkan oleh Bersih untuk dibahas oleh Pemerintahan Persatuan.
Satu, reformulasi alokasi dana pengembangan daerah pemilihan (dapil) untuk anggota parlemen oposisi. Dua, transparansi dan pengawasan parlemen dalam penunjukan pejabat publik utama, termasuk jaksa agung, anggota Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pelayanan Publik.
Tiga, rancangan undang-undang (RUU) amandemen konstitusi untuk memberlakukan batas masa jabatan 10 tahun bagi perdana menteri. Empat, RUU Pendanaan Politik. Lima, RUU Layanan Parlemen.
Enam, peninjauan kembali Undang-Undang Penghasutan 1948, Undang-Undang Rahasia Negara 1972, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Universitas dan Perguruan Tinggi 1971 dan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus) 2012 (SOSMA). Dan tujuh, pembentukan Komite Parlemen, lebih dari dua bulan setelah Parlemen ke-15 dilantik.
Bersih mendesak tiga agenda untuk dilakukan dalam 100 hari kerja pertama Pemerintahan Persatuan, yakni membentuk Panitia Seleksi Khusus Parlemen dan Panitia Seleksi Permanen Parlemen, termasuk satu untuk Pemilu dan Demokrasi Multipartai, pembahasan dan pengesahan undang-undang parlemen yang menyediakan dana pengembangan dapil yang adil bagi semua anggota parlemen, serta pengakuan dan pemberdayaan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional (PN) dengan tunjangan, tenaga ahli, dan akses informasi.
“Kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan tiga reformasi itu dalam 100 hari ke depan, yang mungkin akan mengharuskan Dewan Rakyat untuk memiliki lebih banyak waktu sidang daripada yang dijadwalkan saat ini,” pungkas Thomas.
Bersih juga merinci 7 tuntutan yang diminta kepada Pemerintahan Persatuan untuk dilaksanakan dalam satu tahun pemerintahan, atau sebelum 24 November 2023, yakni sebagai berikut.
1. Pemberlakuan Undang-Undang Pelayanan Parlemen;
2. Pengesahan Undang-Undang Pendanaan Politik;
3. Pengesahan amandemen Undang-Undang Pelanggaran Pemilu;
4. Amandemen konstitusi untuk memberlakukan batas masa jabatan 10 tahun bagi perdana menteri;
5. Pemisahan peran jaksa agung dan jaksa penuntut umum;
6. Transparansi dan pengawasan parlemen dalam penunjukan pejabat publik utama; dan
7. Peninjauan oleh komite parlemen terhadap Undang-Undang Penghasutan 1948, Undang-Undang Rahasia Negara 1972, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, Undang-Undang Percetakan dan Publikasi 1984, Undang-Undang Universitas dan Perguruan Tinggi 1971, dan Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus) 2012 (SOSMA).
“BERSIH akan terus terlibat dengan Pemerintah, parlemen dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengadvokasi reformasi, serta memantau dan memeriksa dan menyeimbangkan kemajuannya,” tutup Thomas. []
