Kamis (16/2), 12 organisasi masyarakat sipil memperkenalkan terbentuknya Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai). Koalisi ini bertujuan untuk mendorong agar moderasi konten dan kebebasan berekspresi di Indonesia merefleksikan pemahaman terkait konteks lokal dan sesuai dengan standar internasional terkait hak asasi manusia (HAM). Koalisi juga mendorong partisipasi masyarakat sipil sebagai mitra diskusi yang setara di dalam dialog dengan perusahaan penyelenggara sistem elektronik.
“Selama ini, dari riset kami, ada imbalance of power dalam moderasi konten. Mudah-mudahan Koalisi ini menjadi wadah yang inklusif, ada lebih banyak organisasi yang bisa bergabung, agar kita bisa terlibat lebih banyak dalam moderasi konten. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Menciptakan demokrasi di ruang digital adalah kerja bersama,” kata Ketua Presidium Koalisi Damai, Wijayanto, pada kegiatan peluncuran Koalisi di Jakarta.
Koalisi juga mempublikasi Call for Action yang ditujukan kepada korporasi digital, pemerintah, media massa, dan kelompok masyarakat. Melalui Call for Action tersebut, Koalisi berharap para pihak dapat berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing untuk memastikan terjaganya akuntabilitas digital untuk ruang publik digital yang demokratis, bebas dari pelintiran kebencian, kekerasan, dan disinformasi.
“Prinsipnya, masyarakat sipil dan pemerintah menyadari tempatnya masing-masing. Fungsi moderasi konten, pemerintah tidak bisa masuk, tapi masyarakat sipil bisa masuk membantu platform melakukan moderasi,” ujar Wijayanto.
Dalam kegiatan peluncuran, hadir Head of Government Affairs & Public Policy, YouTube Indonesia and South Asia Frontier, Danny Ardianto. Danny mengatakan bahwa Youtube siap berkolaborasi dengan Koalisi Damai, terutama dalam menghadapi Pemilu Indonesia 2024. Youtube juga telah mencoba berbagai inovasi untuk mencegah viralnya konten-konten membahayakan, seperti konten yang mengandung dis dan misinformasi, kekerasan, dan hasutan kebencian.
“Harapan kami terhadap Koalisi Damai, ini partner dari sisi cek fakta dan riset. Gimana caranya membuat inovasi mengedukasi masyarakat dan pembuat konten, untuk membuat konten yang berada dalam koridor demokrasi, tapi tidak membatasi dan tetap membuka kesempatan untuk konten-konten yang sehat,” tutur Danny.
Setidaknya, Danny memaparkan empat pendekatan yang dilakukan oleh Youtube atau Google. Satu, menghapus konten-konten yang tidak memenuhi panduan komunitas Youtube. Dua, mempromosikan konten berisi informasi otoritatif. Tiga, mengurangi paparan pengguna dari konten berisi disinformasi. Empat, apresiasi kepada konten edukasi, dan mempromosikan keberagaman.
“Jadi, selain kita menghapus konten yang berdampak negatif, kita juga harus fokus pada konten yang bermanfaat. Konten yang mendidik, itu kita utamakan. Nah, kita harap content creator tahu, dan bisa menjemput kesempatan itu,” pungkas Danny.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Samuel Pangerapan, mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan daya kritis masyarakat. Kominfo telah membentuk Siberkreasi untuk menggiatkan literasi digital.
“Kami megajak semua stakeholder untuk meningkatkan literasi digital. Agar, masyarakat di manapun, ketika mereka menemukan konten sampah, mereka bisa menangkal itu,” tandas Samuel, pada kegiatan yang sama.
12 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Damai yakni, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Centre for Digital Society (CfDS), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jaringan GUSDURian, End Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat Indonesia), dan Yayasan Tifa.
Koalisi Damai didukung oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Program Specialist Unit Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze, mengatakan bahwa peran masyarakat sipil dalam demokratisasi proses moderasi konten akan bermanfaat bagi demokrasi Indonesia. Posisi masyarakat sipil yang independen akan menyeimbangkan moderasi konten yang dilakukan oleh platform digital. Ia berharap, lahirnya Koalisi Damai di Indonesia akan mendorong inisiatif yang sama di negara-negara Asia Tenggara lainnya. []
