Tiga dari anggota oposisi di parlemen Sabah keluar dari Partai Warisan dan menjadi anggota parlemen jalur independen. Ketiganya keluar dari oposisi untuk mendukung Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor.
Fenomena politisi pindah partai jamak terjadi di Malaysia, terutama politisi dari partai oposisi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dana alokasi kepada anggota parlemen oposisi. Dana alokasi untuk pengembangan dan kesejahteraan di daerah pemilihan (dapil) hanya diberikan kepada menteri dan anggota partai pendukung pemerintah.
“Ini menjadi alasan bagi anggota parlemen oposisi untuk pindah ke kubu pemerintah, atau anggota parlemen atau bahkan menteri menggulingkan pemerintahan mereka sendiri dengan harapan menjadi menteri atau memegang portofolio kementerian dengan sumber daya yang lebih besar,” kata Ketua Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH), Thomas Fann, sebagaimana rilis pers yang diterima electionhouse.org (10/2).
Thomas menjelaskan bahwa banyak pemilih di Malaysia sebenarnya tidak keberatan dengan politisi yang berpindah partai, selama politisi tersebut tetap memberikan dana alokasi untuk kesejahteraan masyarakat di dapil. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan 11 dari 17 anggota parlemen yang telah berpindah partai selama Mei 2018 hingga Juli 2020 pada Pemilihan Negara Bagian Sabah, September 2020. Namun demikian, dengan berpindahnya total 9 dari 23 anggota parlemen dari Partai Warisan ke kubu pemerintah, Partai Warisan kehilangan 40 persen kursi yang dimenangkan di Pemilihan 2020.
BERSIH mendesak dilakukannya paket reformasi institusional untuk parlemen Sabah yang terdiri atas tiga poin. Satu, pengesahan undang-undang yang melarang anggota parlemen untuk pindah partai, dan penetapan periode tetap sebagai anggota parlemen. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Pindah Partai yang dibahas di tingkat Federal perlu disetujui, dengan beberapa perubahan. Tiga ketentuan yang diusulkan diantaranya yakni, anggota parlemen yang pindah ke partai lain atau menjadi independen secara otomatis akan kehilangan kursinya, adanya mekanisme recall atau penarikan anggota parlemen terpilih, dan pendefinisian istilah “kehilangan kepercayaan terhadap parlemen”.
Poin kedua yang masuk dalam tawaran paket reformasi BERSIH ialah alokasi dana pengembangan dapil yang berkeadilan.
“Dalam Anggaran Sabah 2023, setiap anggota parlemen dari partai pemerintah mendapatkan RM3 juta per tahun, sementara anggota parlemen dari partai oposisi tidak mendapatkan apa-apa. Praktik tidak demokratis ini adalah pendorong terbesar politisi pindah partai dan harus dihentikan,” tegas Thomas.
Poin ketiga yakni, reformasi parlemen negara bagian untuk memberdayakan para anggota parlemen yang tidak masuk dalam kabinet kerja kementerian. Parlemen dapat membentuk komite khusus, meningkatkan jumlah pertemuan di antara anggota parlemen, dan alokasi waktu khusus untuk anggota parlemen non kementerian agar dapat melakukan pengawasan kepada Pemerintah.
“Masyarakat cenderung melihat anggota parlemen non-kementerian, baik oposisi maupun dari kalangan pemerintah, sebagai mesin ATM. Karena, mereka tidak memiliki dampak dalam penyusunan RUU atau kebijakan pemerintah. Dinamika ini perlu diubah,” tutup Thomas. []
