Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) sepakat dengan seruan anggota DPRD Arau, YB Datuk Seri Shahidan Kasim, dan anggota DPRD Jerantut YB Khairil Nizam, yang meminta pemerintah untuk memberikan alokasi dana pengembangan daerah pemilihan (dapil) yang sama kepada anggota parlemen oposisi. BERSIH juga mengingatkan bahwa alokasi dana pengembangan dapil yang berkeadilan merupakan salah satu poin dalam manifesto Buku Tawaran Pakatan Harapan untuk Pemilihan Umum ke-15 tahun 2022. Pakatan Harapan adalah koalisi yang mengantarkan Anwar Ibrahim ke tampuk kursi perdana menteri Malaysia.
Menurut Ketua BERSIH 2.0, Thomas Fann, alokasi dana pengembangan dapil yang berkeadilan merupakan agenda mendesak dalam upaya reformasi sistem politik dan kelembagaan. Alokasi dana yang adil akan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan oposisi yang telah berlangsung lama.
“Alokasi pemerataan dana pengembangan dapil merupakan reformasi penting untuk menjamin stabilitas politik sehingga tidak ada partai politik yang menjadikan hal tersebut sebagai dalih untuk mengganti pemerintahan di tengah masa jabatan,” kata Thomas, kepada electionhouse.org (4/1).
BERSIH mendesak agar pemimpin oposisi, YB Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk berdiskusi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terkait pentingnya undang-undang alokasi dana pengembangan dapil yang terkoordinasi baik di tingkat federal maupun negara bagian, serta reformasi lain yang diperlukan untuk menyeimbangkan kekuatan pemerintah dan oposisi.
“Pemerintah Federal harus mencontoh Pemerintah Negara Bagian Perak di bawah kepemimpinan Menteri Besar YAB Saarani Mohamad yang mengumumkan alokasi dana yang merata untuk 59 Anggota Majelis Perak dalam persentase Anggaran Negara Perak 2023 pada 22 Desember lalu. BERSIH mengimbau negara bagian Perak untuk mengambil langkah selanjutnya dengan membuat undang-undang, agar kebijakan ini tidak diubah oleh pemerintah di masa mendatang,” pungkas Thomas.
BERSIH menagih janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang kerap mencitrakan diri sebagai seorang pembaharu. Alokasi dana pengembangan dapil yang tidak adil merupakan hal penting untuk diubah.
“Menganaktirikan perwakilan oposisi adalah mentalitas otoriter kuno warisan Barisan Nasional yang tidak boleh dipertahankan bahkan satu hari lagi. Ini tidak boleh dilanjutkan oleh Kerajaan Perpaduan yang memerintah sekarang dan menampilkan dirinya sebagai seorang pembaharu,” tutup Thomas. []
