Koalisi Pemilu yang Bersih dan Adil (BERSIH) menghimbau kepada seluruh partai politik dan calon anggota legislative (caleg) untuk berkampanye secara bersih, bebas dan adil dalam memenangkan hati masyarakat di Pemilu ke-15 Malaysia. Para caleg diminta tunduk pada Akta Kesalahan Pilihan Raya.
“Para caleg, partai, mesin kampanye, juga semua pihak yang terlibat, termasuk para Menteri Sementara, harus berkampanye secara bersih dan taat hukum, khususnya terhadap UU Tindak Pidana Pemilu,” tandas Ketua BERSIH, Thomas Fann, sebagaimana rilis yang diterima electionhouse.org pada Rabu (9/11).
Hasil pantauan BERSIH, banyak ditemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan caleg. Marak politik uang dalam bentuk barang. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan Pakatan Harapan membagikan oli dan menyediakan penggantian oli motor secara gratis di beberapa Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) dan Parlemen. Aktivitas ini melanggar Bagian 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya.
“Misalnya, pada tanggal 4 November, Pemuda PH Alor Gajah mengadakan program tukar oli gratis di Taman Vista Belimbing. Anggota parlemen petahana, Datuk Seri Azalina Othman Said juga telah mengadakan program serupa pada 21 Oktober 2022,” sebut Thomas.
Selain itu, Partai Aksi Demokratis atau DAP Pulai Penang juga meluncurkan program subsidi bagi pemilih yang akan memilih DAP lagi di pemilu mendatang. Tindakna tersebut melanggar Bagian 10 dan 20 Akta Kesalahan Pilihan Raya.
“Nah, sebagai hasil dari penyelidikan kami, akhirnya mereka kemudian menutup akses ke tautan aplikasi,” tukasnya.
Ditemukan pula caleg Pakatan Harapan Parlemen Klang dan ADN Kota Kemuning, YB Ganabatirau, yang akan menyelenggarakan perayaan Deepavali Port Klang 2022 pada 12 November. Poster perayaan tersebut menyatakan bahwa akan ada undian berhadiah dan makanan gratis. Hal tersebut melanggar Bagian 8 Akta Kesalahan Pilihan Raya.
Kampanya publik Karnival Anak Muo juga akan diselenggarakan oleh Aliansi Nasional di PASTI Hadi, Parit Tarom, Muar Johor. Berdasarkan poster di halaman Facebook Aliansi Nasional, karnaval akan menyediakan undian berhadiah, potong rambut gratis, ganti oli gratis dan hadiah uang tunai untuk beberapa kompetisi.
Tak hanya politik uang di kampanye, BERSIH juga menemukan penggunaan sumber daya negara oleh partai politik. Perdana Menteri Sementara, Ismail Sabri, mengumumkan pembatalan hutang FELCRA. 8 November 2022, calon anggota Parlemen Sungai Buloh, Khairy Jamaludin, menghadiri acara serah terima perangkat masyarakat di Pusat Ekonomi Digital (PEDi) Taman Saujana Utama, Sungai Buloh bersama Pj Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Annuar Musa. Kehadirannya, menurut Thomas, menggunakan mesin pemerintah untuk berkampanye.
Malaysia tidak memiliki undang-undang khusus mengenai penyalahgunaan sumber daya negara oleh caleg dan partai politik. Namun, Pasal 3 dan 4 Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Pasal 11 Deklarasi Bangkok menyatakan pemisahan antara pemerintah dan partai politik, serta larangan menggunakan sumber daya negara selama masa kampanye.
“BERSIH sekali lagi mendorong agar para kandidat dan partai berkampanye secara bersih dan adil, serta berdasarkan ide dan kebijakan yang ingin mereka tawarkan kepada rakyat untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Thomas. []
