Brazil akan menggelar Pemilu Presiden (Pilpres) putaran kedua pada 30 Oktober 2022. Mantan presiden Brazil periode 2003-2011 dari Partai Pekerja, Luiz Inácio Lula da Silva berhadapan dengan petahana presiden, Jail Bolsonaro, dari sayap kanan. Pada putaran pertama Pilpres tanggal 2 Oktober, sekitar 20 persen pemilih abstain, dan hampir 5,5 juta pemilih lainnya memberikan suara kosong atau rusak meskipun terdapat 11 kandidat yang dapat dipilih. Ada 156 juta pemilih terdaftar pada Pemilu 2022 ini.
Dengan Lula dan Bolsonaro maju ke putaran kedua, kedua pihak tengah memperebutkan suara pemilih yang sebelumnya memilih kandidat lain, pemilih yang abstain, dan pemilih yang menolak pemilihan dengan sengaja merusak suara dengan memberikan suara kosong. Total suara di luar dukungan untuk Lula dan Bolsonaro ialah 9,9 juta suara.
Terkait suara penolakan melalui blank vote (suara kosong), blank vote dimungkinkan dalam sistem pemungutan suara elektronik Brazil, yakni direct recording electronic (DRE), dengan cara memasukkan kode asal-asalan. Blank vote akan direkam oleh DRE, karena DRE memperbolehkan adanya input blank vote. Namun, blank vote dan invalid vote atau suara tidak sah tidak akan diikutkan dalam proses penghitungan suara.
Fenomena di Amerika Latin, begitu juga di Indonesia, suara penolakan dalam berbagai bentuknya kerap dipilih oleh pemilih untuk menunjukkan protes. Pemungutan suara untuk perlawanan, meminjam istilah Carlos Malamud, profesor Sejarah Amerika di Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Pemilih aktif datang ke TPS, namun untuk merusak surat suara atau memberikan blank vote untuk menghukum kemapanan, elit politik, dan institusi politik yang dianggap korup. Fenomena tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan karena terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Ketidakhadiran kandidat poros tengah (kasus Austria ketika kandidat di Pilpres 2016 berasal dari poros ekstrem kiri dan ekstrem kanan) juga kerap jadi sebab pemilih menolak pemilu melalui surat suara.
Di dunia internasional, dikenal pilihan none of the above (NOTA) pada surat suara. Di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, pilihan NOTA telah ada sejak 1976, dan NOTA mendapatkan suara terbanyak dalam empat kali pemilihan. NOTA di India merupakan amanat dari putusan Mahkamah Agung India pada 2003. Di Ukraina, pilihan NOTA disebut dengan “Against All”.
Format lain NOTA ada di Pemilu Legislatif Jersey 2022. Apabila suatu distrik dengan dua kursi hanya memiliki dua kandidat atau kurang, maka surat suara akan memuat pilihan NOTA. Namun, apabila terdapat lebih dari dua kandidat, maka tak ada NOTA di surat suara. Apabila NOTA mendapatkan suara terbanyak, maka rekrutmen calon Pemilu Legislatif Jersey akan kembali dibuka.
Direkognisinya pilihan NOTA oleh Mahkamah Agung India dalam pemilihan berangkat dari perspektif bahwa hak memilih termasuk juga hak untuk tidak memilih para kandidat, dan hak atas perlindungan kerahasiaan terhadap suara menolak di pemilu. Mahkamah Agung India memandang bahwa pemungutan suara adalah ekspresi formal dari kehendak atau pendapat seseorang dalam suatu proses pemilihan. Hak untuk menolak merupakan bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersebut, sama dengan halnya perlindungan kepada orang yang memilih kandidat tertentu, hak untuk menolak dalam pemungutan suara juga dilindungi oleh asas rahasia dalam pemilu. Setiap orang yang menolak dapat menyampaikan ekspresinya tanpa rasa takut akan pembalasan, kriminalisasi, tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
Dalam riset yang menguji perilaku pemilih terhadap pilihan NOTA, didapatkan dua temuan. Pertama, bahwa keberadaan pilihan NOTA meningkatkan partisipasi pemilih di TPS. Sekalipun, sering kali adanya NOTA dalam surat suara tidak memiliki dampak terhadap hasil pemilu. Kedua, NOTA mengurangi suara kandidat yang kurang populer. Tanpa opsi NOTA di surat suara, pemilih yang tidak menyukai pilihan 1 dan 2 (mungkin karena keduanya berasal dari ekstrem kiri dan kanan) akan memilih kandidat alternatif yang kurang populer. Namun, dengan adanya NOTA, pemilih tersebut akan memberikan suaranya untuk NOTA. Survei tersebut dilakukan beberapa minggu sebelum Pilpres Amerika Serikat 2016 dan putaran kedua Pilpres Austria 2016.
Tidak mungkin ada NOTA di Pemilu Indonesia 2024, tapi…
Di Indonesia, suara penolakan dalam surat suara bercampur dengan suara tidak sah akibat kebingungan pemilih. Suara tidak sah di pemilu legislatif Indonesia sangat tinggi, melampaui angka suara tidak sah rata-rata internasional, sebesar 3 hingga 4 persen. Di Pilpres, pada 2019, suara tidak sah 2,37 persen atau 3,7 juta suara. Hanya ada dua kandidat di Pilpres 2019.
Pilpres 2014 menjadi Pilpres dengan tingkat partisipasi pemilih terendah sepanjang masa, yaitu 69,6 persen. Sementara partisipasi pemilih di Pilpres 2019 merupakan yang tertinggi dengan 81,9 persen.
Di Pilkada 2020, tiga provinsi dengan suara tidak sah tertinggi ialah Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Jambi, dengan masing-masing 7,86 persen, 6,07 persen, dan 5,38 persen. Jumlah pasangan calon di tiga pemilihan gubernur di tiga provinsi ini tidak lebih dari tiga. Tingkat partisipasi pemilih di tiga provinsi tersebut yakni, 64 persen, 77,73 persen, dan 67,90 persen.
Melihat situasi politik saat ini di Indonesia, opsi NOTA pada surat suara tidak mungkin direkognisi dan diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Tidak ada revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, terdapat praktik yang dilakukan oleh Prancis, Italia, Swedia, dan Spanyol yang dapat ditiru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Empat negara ini mencatat terpisah surat suara kosong dari surat suara rusak. Hal tersebut membuat suara penolakan dalam pemungutan suara terpotret secara jelas, tanpa berbaur dengan suara tidak sah karena ketidaktahuan pemilih terhadap cara pemberian suara yang benar.
Pencatatan terpisah surat suara kosong, surat suara dengan logo KPU tercoblos (tanpa ada coblosan lain di surat suara), surat suara dengan banyak tanda coblosan di berbagai kolom partai atau pasangan calon, surat suara disobek besar, dan surat suara dengan coretan atau tulisan yang mengindikasikan penolakan terhadap pemilu atau kandidat dapat dilakukan untuk membedanya dari surat suara tidak sah lainnya. Setidaknya, meski tak ada opsi NOTA pada surat suara, suara menolak yang diekspresikan melalui pemungutan suara dapat dipotret dengan lebih jelas.
Pembedaan suara tidak sah karena kebingungan pemilih dan penolakan politik penting untuk dapat dibedakan. Kebingungan pemilih berkaitan dengan kebijakan untuk mengubah sistem pemilu atau desain surat suara dan sosialisasi pemilu, sementara suara menolak berhubungan dengan pembenahan partai politik, demokrasi, dan institusi-institusi pemerintahan yang ada.
Pembedaan pencatatan ini tentunya akan menambah beban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Lima pemilihan di satu hari yang sama, pemilu legislatif dengan sistem proporsional daftar calon, banyaknya dokumen adminsitrasi yang harus dikerjakan, dan keharusan untuk menyelesaikan keberatan saksi peserta pemilu di TPS saat itu juga. Kerumitan sistem pemilu yang dipilih, yang berdampak pada kompleksnya manajemen pemilu menutupi isu hak pilih yang perlu diperluas (baca: perspektif yang telah banyak diakui oleh dunia internasional bahwa menolak juga merupakan bagian dari hak pilih).
Pilihan idealnya, menyederhanakan pemilu Indonesia, dan mengakui pilihan “tidak memilih semuanya” pada surat suara. Perlu ada mekanisme demokratis untuk mengevaluasi demokrasi. Tak ada pemilu sela dalam pemilu Indonesia. Entah mekanisme formal apa yang mungkin disediakan para wakil rakyat. []
AMALIA SALABI
