Ketua Dewan Pers Timor Leste, Virgilio Silva Guterres, menyampaikan bahwa Timor Leste juga menghadapi masalah disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Bahkan, jumlah disinformasi meningkat jelang dan selama tahapan pemilu berlangsung. Disinformasi banyak disebar oleh kandidat di pemilu sebagai strategi pemenangan kampanye.
“Di Pemilu Timor Leste 2022, semua kandidat menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda, yang kebanyakan mengandung diisnformasi. Mereka juga menggunakan buzzer,” kata Virgilio, pada diskusi daring “The Growth of Civic Tech and Online Campaign, a Way to Bring Democracy Closer to People,” pada Jumat (2/9).
Facebook merupakan platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Timor Leste. Sepertiga masyarakat Timor Leste, yakni lebih dari 400 ribu orang, merupakan pengguna Facebook.
Menurut Virgilio, platform media sosial membuka kesempatan baru bagi warga negara biasa untuk menyampaikan pendapatnya kepada para politisi dan peserta pemilu. Namun, media sosial juga membuat keterpaparan pemilih terhadap disinformasi pemilu semakin besar. Perlu adanya upaya untuk menangani disinformasi agar pemilih terbebas dari intervensi hak memilih.
“Kami ingin pemilih tidak hanya memilih di TPS, tetapi mereka paham konteks politik, kampanye politik, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan sadar, bebas dari pengaruh disinformasi. Maka itu, harus ada literasi digital,” ujar Virgilio.
Ia juga menyebutkan tantangan keterbatasan artificial intelligence Facebook yang belum dapat mengenali bahasa lokal. Ujaran kebencian kerap disampaikan dalam bahasa lokal sehingga Facebook tak dapat merekognisi konten yang melanggar standar komunitas.
“Kami juga beberapa kali melaporkan konten yang memuat ujaran kebencian kepada Facebook, tetapi tidak mendapatkan respons karena konten yang dilaporkan dalam Bahasa lokal yang tidak dipahami administrator Facebook,” tutur Virgilio.
