3 Cara Filipina Hadapi Disinformasi Pemilu

3 Cara Filipina Hadapi Disinformasi Pemilu
Image credit: rumahpemilu.org

Disinformasi masif terjadi di Pemilu Filipina 9 Mei 2022. Berdasarkan data Vera Files, dari 1 Januari hingga 10 Desember 2021, hampir sepertiga, yakni 89 dari 336 artikel pengungkapan disinformasi yang diterbitkan oleh Vera Files Fact Check berkaitan dengan video YouTube. Tren yang terjadi,  satu video yang diunggah di YouTube  disebar ke berbagai platform media sosial lainnya.

Direktur Eksekutif Legal Network for Truthful Elections (LENTE), Ona Caritos menyampaikan bahwa Commission of Election (Comelec) dan pihak yang berwenang di Filipina melakukan beberapa upaya dalam memerangi disinformasi pemilu. Upaya pertama yang dilakukan yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Disinformasi. Satgas terdiri dari Comelec, Philippine National Police, dan National Bureau of Investigation Cybercrime Division.

“Kmai melihat, penanganan disinformasi oleh Comelec melalui satgas ini berjalan baik, karena Comelec menangani disinformasi yang muncul dalam waktu cepat. Meskipun, disinformasi yang direspon oleh Comelec terbatas pada disinformasi mengenai teknis, proses, dan Comelec sebagai institusi pemilu,” kata Ona pada diskusi publik daring “Regional Discussion on Election and Democracy” (22/6).

Langkah kedua yang dilakukan Comelec ialah mewajibkan peserta pemilu untuk mendaftarkan akun online resmi. Langkah ini ditujukan untuk dua hal, yakni memonitor pengeluaran dana kampanye pserta pemilu, dan disinformasi atau misinformasi yang disebar oleh akun-akun tersebut.

Ketiga, mewajibkan pendaftaran akun media sosial dalam proses registrasi SIM Card dalam undang-undang registrasi SIM Card. Apabila UU ini disahkan, warga Filipina juga diwajibkan untuk menggunakan nama asli di media sosial, dan menyetorkan nomor telepon teregistrasi untuk membuat akun media sosial.

“Selama ini, proses registrasi SIM Card dan pembuatan akun media sosial di Filipina sangat sederhana. Oleh karena itu, Kongres mencoba untuk membuat kewajiban ini untuk membuat setiap orang menjadi lebih bertanggung jawab. Undang-undang seperti ini telah diterapkan di Cina dan India,” jelas Ona. []

 
Avatar Author

Tentang Penulis
Amalia Salabi is a researcher at Perludem and electionhouse.org organizer. Amalia has an interest in women's issues, alternative politics, Islamic politics, election technology, and digital campaigns. Amalia's work can be read at Perludem.org. She loves read and watching movies.
Lihat Semua Post