Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (BERSIH) menyerukan kepada 21 juta pemilih Malaysia untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu ke-15 yang akan dilaksanakan sebelum 9 Desember 2022. Parlemen Malaysia telah dibubarkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada 10 Oktober.
“Meskipun banyak pihak, termasuk BERSIH, telah menyerukan agar GE15 (General Election ke-15) tidak diadakan selama musim hujan. Ini akan menyulitkan banyak pemilih, terutama di daerah banjir di seluruh tanah air dan menurunkan jumlah pemilih. Tetapi, kita perlu berdiri dan menunjukkan aspirasi kita untuk bentuk negara yang kita inginkan. Langkah yang paling efektif dan tepat adalah melalui kotak suara,” tegas Ketua BERSIH, Thomas Fann, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima oleh electionhouse.org pada Kamis (13/10).
BERSIH mendesak lima hal untuk dilakukan para pembuat kebijakan, Komisi Pemilihan Raya, partai politik, dan pemilih. Pertama, memfasilitasi hak pilih pemilih di luar negeri. Komisi Pemilihan Raya diminta untuk menetapkan masa kampanye minimal 21 hari agar surat suara pos bagi pemilih luar negeri dapat diterima pemilih sebelum hari pemungutan suara. BERSIH juga mendorong pemberlakuan pemungutan suara pendahuluan bagi pemilih pindah memilih di daerah Sabah dan Sarawak.
“Terutama pemilih di Sabah dan Sarawak yang bekerja dan belajar di Semenanjung, serta pemilih Malaysia Barat yang ada di Sabah dan Sarawak,” tukas Thomas.
Desakan kedua yakni menghentikan proses hukum diskriminatif oleh politisi dan partai politik yang memanfaatkan kekuatan politik untuk menghindari hukuman atau membalas dendam. Proses peradilan mesti bersih dari campur tangan pemerintah. Peran Jaksa Penuntut Umum dipandang perlu dipisah dari Jaksa Agung yang merupakan pejabat politik.
Desakan ketiga, memperkuat parlemen dengan penegasan peran sebagai penyeimbang kekuatan eksekutif. BERSIH memandang perlunya parlemen untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Reformasi parlementer seperti kembalinya Undang-Undang Layanan Parlemen serta pemberdayaan Komite Khusus dan Backbencher dan Anggota Parlemen Oposisi melalui amandemen Aturan Rapat sangat penting. Rakyat harus memilih partai dan koalisi yang jelas memiliki komitmen dalam manifestonya untuk melakukan reformasi kelembagaan ini,” jelas Thomas.
Desakan keempat ialah tolak korupsi yang semakin merajalela di Malaysia. BERSIH mengajak pemilih untuk memilih politisi bersih dan partai-partai yang berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkrit, seperti mengesahkan UU Pembiayaan Politik, melaksanakan Rencana Nasional Anti Korupsi dan reformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia sehingga bisa menjadi badan independen dan tidak digunakan sebagai senjata melawan musuh politik.
Desakan terakhir, stabilisasi politik. Situasi politik Malaysia tak stabil sejak terjadinya Langkah Sheraton. Undang-undang dan peraturan yang memuat kebijakan polisi kerajaan dan tanggal pemilihan dibutuhkan untuk menstabilkan politik.
“BERSIH mengusulkan UU Masa Tetap Parlemen agar lebih ada kepastian bagi kita semua. Untuk mengembalikan parlemen sebagai lembaga yang menentukan pembentukan pemerintahan yang lebih jelas, kami mengusulkan perubahan Tata Tertib Rapat Dewan Rakyat untuk memiliki Suara Percaya untuk mengukuhkan seorang perdana menteri potensial dan Suara Tidak Percaya Konstruktif bagi perdana menteri mana pun yang kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen. Mekanisme ini akan mencegah pemerintah runtuh melalui pernyataan samar penarikan dukungan yang dilakukan di luar parlemen,” urai Thomas.
BERSIH akan melaksanakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, seperti kampanye #UndiMasaDepan dengan video pendek dan poster untuk mendorong masyarakat memilih, dan merekrut pemantau pemilu untuk memantau dan melaporkan pelanggaran dan kecurangan pemilu. BERSIH juga akan meluncurkan buku “Membuat Demokrasi Bekerja – Reformasi Kelembagaan untuk Malaysia”. Buku tersebut merupakan kumpulan dari 16 laporan penelitian yang dihasilkan selama dua tahun, dan memuat rekomendasi penting untuk memperbaiki sistem politik Malaysia. []
Amalia Salabi
